PEKANBARU – Anggota Komisi V DPRD Riau, Abu Khoiri, meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk bisa mengkaji dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah berjalan dua tahap ini.
“Bantuan tidak ada, hanya penerapan protokol kesehatan dan penyekatan saja. Padahal penyekatan itu menghambat ekonomi. Kita tidak tahu apakah ada pengaruh atau tidak, yang jelas ini sudah menimbulkan keresahan, baik pengusaha ataupun masyarakat umum,” kata Politisi PKB ini, Senin (9/8/2021).
Pemerintah, ujar pria yang biasa disapa Aboy ini, boleh saja membuat kebijakan karena memang itu tugasnya pemerintah. Hanya saja, dia meminta supaya kebijakan ini jangan sampai menyulitkan masyarakat.
Dia mencontohkan, ketika aparat menutup akses jalan, masyarakat akan mencari jalan alternatif yang tentunya lebih kecil. Disana, akan terjadi kerumunan, dan kerumunan merupakan sesuatu yang harus dihindari dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.
“Macet-macetan gini, imun masyarakat juga menurun, banyak mereka yang sudah mengeluh, belum lagi mereka harus putar-putar mencari jalan dan akhirnya menambah biaya transportasi mereka. Ujung-ujungnya stres kan,” imbuhnya.
Di masa pandemi begini, yang terpenting adalah membuat ketahanan individu masyarakat bisa meningkat, dan itu bisa dilakukan dengan menjamin kehidupan mereka. Jika, kebijakan seperti PPKM ini, menurutnya hanya akan memperlemah imun tubuh.
“Sosialisasikan ke masyarakat apa saja yang bisa meningkatkan imunitas, virus ini kan cuma bisa dilawan dari imunitas. Makanya, jangan dibikin stres, lemah imun jadinya,” tutupnya.
Sebagaimana diketahui, Riau ditetapkan sebagai daerah dengan status PPKN Level III, dan khusus Kota Pekanbaru diberlakukan Level IV. Sejumlah ruas jalan ditutup dan akses keluar masuk Pekanbaru juga ditutup.
Kebijakan ini berlaku sejak 26 Juli 2021 silam dan pada tanggal 2 Agustus 2021, pemerintah memutuskan dilanjutkan sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021.
