oleh

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tak Akan Bebaskan Napi Korupsi, Teroris dan Narkoba

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak memiliki rencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Meski, pekan lalu memang ada keputusan memberi remisi atau pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana umum.

“Agar clear ya, sampai sekarang pemerintah tidak merencanakan mengubah atau merevisi PP 99 Tahun 2012. Sehingga, tidak ada memberi remisi atau pembebasan bersyarat terhadap pelaku atau narapidana korupsi, terhadap teroris, juga bandar narkoba,” ujar Mahfud melalui video yang diterima media, Sabtu (4/4/2020).

banner 300x250

ilustrasi foto: ist 

Baca Juga: Antisipasi Penyebaran Covid-19, Warga yang Masih Bandel Nongkrong Bakal Dibubarkan

Menurut Mahfud, tersebarnya keputusan adanya remisi maupun pembebasan bersyarat mungkin karena ada aspirasi masyarakat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), dan kemudian disampaikan informasi tersebut. Namun, ditegaskan Mahfud, pemerintah tetap berpegang pada sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015 yang tidak akan merevisi PP 99.

“Pada tahun 2015, presiden sudah menyatakan tidak akan mengubah dan tidak punya pikiran merevisi PP 99, jadi tidak ada sampai hari ini memberi pembebasan bersyarat kepada napi koruptor, napi terorisme, dan napi bandar narkoba,” katanya.

Sejumlah alasannya dijelaskan Mahfud. Pertama, PP-nya khusus karena narapidananya itu berbeda dengan narapidana lain. Kedua, bagi para pelaku tindak pidana korupsi tempat penahanannya juga luas dan memadai untuk melakukan physical distancing guna mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

“Tindak pidana korupsi itu tidak uyu uyuhan juga sih, tempatnya sudah luas bisa melakukan physical distancing, malah isolasi di sana lebih bagus daripada isolasi di rumah,” ujarnya.

(Ari)