PEKANBARU – Komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sejak lama telah menjadi primadona di tanah air. Meski sering dihantam sentimen negatif, nyatanya ekspor CPO tetap menjanjikan dan bertahan hingga saat ini.
Provinsi Riau, sejatinya merupakan provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Berdasarkan data Direktur Jenderal Perkebunan tahun 2017-2021, total luas perkebunan sawit di Riau mencapai 2,89 juta hektar. Tak hanya perusahaan, masyarakat tempatan di Riau sebagian besarnya juga menggantungkan hidupnya dari hasil berkebun sawit.
Selama dua bulan terakhir, harga sawit di tanah air meroket tajam. Terakhir, pada periode 27 Oktober – 2 November 2021, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Riau tembus Rp3.244,57 per kg. Ini merupakan harga sawit tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia.
Dampak positifnya, para petani sawit seharusnya mulai sejahtera. Namun, kesejahteraan itu juga dibayang-bayangi beban naiknya harga pupuk hingga minyak goreng.
Lalu, bagaimana dengan daerah? Sayangnya sampai saat ini, Pemerintah Indonesia sama sekali tidak ada membagikan dana bagi hasil (DBH) CPO. Sehingga apa yang didapat daerah hanyalah kerusakan lingkungan, mulai dari jalan rusak dan karhutla.
Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sampai saat ini juga masih terus memperjuangkan hak-haknya di bidang perkebunan sawit tersebut.
“Saya juga habis jumpa sama Komisi XI DPR RI. Tetap, kami masih dalam perjuangan dan Komisi XI akan memperjuangkan CPO ini masuk bagi hasil,” singkat Gubri ketika ditemui usai menghadiri peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 di Gedung Daerah Provinsi Riau, Kamis (28/10/2021).
#M244571ScriptRootC1191910 { min-height: 300px;text-align:center; display:block;margin:15px 0 }
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi, meminta Gubernur Riau, Syamsuar beserta stakeholder terkait seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perkebunan (Disbun) untuk merespon desakan tuntutan DBH CPO.
Disampaikan Husaimi, kondisi keuangan Provinsi Riau yang terus merosot dalam beberapa tahun belakangan harus ditanggapi dengan kecerdasan dalam membuat inovasi, bagaimana keuangan daerah kembali meningkat.
“Sering saya sampaikan, kondisi keuangan begini harus direspon dengan cepat, kalau daerah tak cerdas, dan tak ada inovasinya, tahun depan mungkin kita hanya tinggal Rp 6-7 T saja anggarannya,” kata Politisi PPP ini, Senin (16/10/2021).
Pemprov Riau, lanjutnya, harus bersama berjuang merebut hak-hak atas kekayaan Riau di bidang perkebunan kelapa sawit. Dan potensi pendapatan dari sini adalah barang pasti yang besaran nilainya sangat besar.
DPRD Riau sendiri, kata Legislator Dapil Rokan Hilir ini, dalam waktu dekat akan mengundang semua DPRD Provinsi yang merupakan daerah penghasil sawit guna menyatukan persepsi.
“Tahun ini kita akan undang semua DPRD dari 18 provinsi, untuk berdialog soal ini. Semacam seminar. Kalau 18 provinsi mendesak ini, saya yakin itu bisa, saya yakin seyakin-yakinnya. Ini bukan untuk kita saja, tapi untuk kepentingan anak cucu kita. Saya dari barusan Rohil, saya lihat bagaimana jalanan rusak, itu dampak dari aktivitas sawit ini,” tutupnya.
