oleh

JKSG dan IGOV UMY adakan Diskusi Ilmiah Ekologi Pemerintahan di RR Cafe Panam

PEKANBARU (Inforiau.ID) – Bertempat di RR Cafe Panam Pekanbaru, JKSG dan IGOV UMY adakan diskusi tentang tata kelola dan kelembaman birokrasi dalam menangani kebakaran hutan, pengelolaan sawit serta peranan elite lokal. Senin (9/10/2017).

Dalam paparannya, Rijal Ramdani, salah satu peneliti dari JKSG yang juga Direktur IGOV menyampaikan bahwa dikusi tersebut merupakan paparan dari hasil penelitian di tahun 2016.

banner 300x250

“Kita sudah melakukan penelitian ini sejak awal tahun 2016, dengan memfokuskan penelitiannya di Kabupaten Bengkalis”, jelasnya.

Hadir dalam diskusi tersebut OKP-OKP di Provinsi Riau, seperti HIMA PERSIS, HMI Badko Riau-Kepri, GMNI, Gema, IMM, dan aktivis-aktivis lingkungan.

Secara garis besar Rijal memaparkan bahwa issue karhutla dan sawit memang issue yang sensitif. Di satu sisi kontribusi sawit terhadap perkenomian nasional sangat signifikan, baik sumbangsihnya terhadap APBN, penyumbang terbesar nilai ekpor, juta masyarakat yang secara langsung berhubungan dg sektor itu, dll. Akan tetapi di sisi lain dikaitkan dengan issue lingkungan terutama deforestasi dan karhutla.

“Sehingga harus ada titik temu bagaimana mensinergiskan keduan hak tersebut sehingga bisa berkelanjutan; hutan lestari dan masyarakat tetap sejahtera” jelasnya.

Selain Rijal, turut memaparkan juga Agustiyara peneliti lain dari JKSG yang konsen di issue penanggulangan karhutla.

Menurutnya  dalam penanggulangan karhutla ada hampir 93 institusi pemerintah yang berdasrkan peraturan perundangan bertanggung jawab.

Akan tetapi lemahnya kerjasama di antara institusi tersebut menyebabkan karhutla terus terulang.

“Dari hasil uji Smarat PLS yang kami lakukan, tidak ada agreement dan planning, walaupun keinginan untuk bekerja sama itu ada, sehingga yang muncul adalah ego sektoral dengan anggaran yang terkonsentrasi di institusi tertentu,” jelasnya. (*)

#AK20