oleh

Dengarkan Keluhan Masyarakat, Komisi I DPRD Kepulauan Meranti Kunker ke Rangsang Barat

SELATPANJANG – Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan dibidang pengawasan, Komisi I melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kecamatan Rangsang Barat, Rabu (7/4/2021).

Monitoring yang dilaksanakan Komisi I ke daerah-daerah dimaksudkan agar pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan kedepan disegala aspek.

banner 300x250

Disamping juga berdialog, menyampaikan persoalan, menampung aspirasi masyarakat lewat camat dan para kepala desa di Kecamatan Rangsang Barat.

Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti kali ini dipimpin langsung oleh Pauzi SE MIKom (Fraksi Golkar) selaku Ketua Komisi I, dan diikuti oleh jajaran Komisi I beserta staff Sekretariat DPRD. Jajaran Komisi I diantaranya yakni Boby Haryadi (Fraksi PDIP) sebagai Wakil Ketua Komisi I dan Al Amin A SPd, (Fraksi PKS-Nasdem) sebagai Sekretaris Komisi I. Selain itu, Sopandi SSos (Fraksi PAN), Auzir (Fraksi PKB), Khosairi SHi MPdi (Fraksi PKB), Dedi Putra SHi (Fraksi PPP), Dr M Tartib SH MSi (Fraksi Gerindra), dan Darsini SM (Fraksi Demokrat) merupakan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kehadiran Komisi I di Kecamatan Rangsang Barat disambut langsung oleh Camat Rangsang Barat, yaitu Juwita Ratna Sari beserta jajaran pemerintahan Kecamatan Rangsang Barat dan para kepala desa di Rangsang Barat.

Dalam rapat kunjungan kerja yang berlangsung tersebut, dibuka oleh Camat Rangsang Barat, yang selanjutnya diikuti oleh sesi penyampaian tiap-tiap anggota Komisi I yang dipandu oleh Ketua Komisi I dan diakhiri oleh kegiatan dialog antara Komisi I dengan kepala desa di lingkungan Kecamatan Rangsang Barat.

Beberapa kepala desa menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan dan masukan terhadap berbagai persoalan diantaranya terkait persoalan pemerintahan, pembangunan, hukum dan lain sebagainya. Diantaranya seperti persoalan infrastruktur jalan penghubung atar desa, persoalan pengelolaan PDAM untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, persoalan pelayanan kesehatan, pengembangan ekonomi masyarakat desa dan lain sebagainya.

Komisi I secara umum menyampaikan bahwa mengimbau agar tetap menjaga sinergitas antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten sembari kepala desa melakukan pendataan berbagai potensi pembangunan ekonomi masyarakat di desa serta memperhatikan dan menguasai aturan hukum yang berlaku agar terhindar dari persoalan hukum dikemudian hari dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan.

Penyelesaian segala macam bentuk pendataan administrasi pemerintahan dipandang perlu agar pemerintah desa memiliki data yang konprehensif. Sehingga ketika suatu saat data tersebut diminta/dibutuhkan untuk berbagai program pembangunan baik ditingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, pemerintah desa sudah siap. Seperti halnya pemerintah desa perlu mempersiapkan diri dalam menyambut program strategis pemerintah kabupaten yang diprogramkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti terpilih saat ini.

Disamping juga perlunya pemerintah desa menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak terkait.

Dari pertemuan tersebut, Komisi I mengantongi beberapa aspirasi, keluhan, masukan dan saran dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh camat, kepala desa beserta aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya.

Selanjutnya, Ketua Komisi I, Pauzi SE MIKom menyampaikan bahwa berbagai masukan, keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh camat maupun para kepala desa yang berkaitan dengan persoalan di bidang hukum dan pemerintahan, akan dibahas pada saat rapat kerja dengan OPD-OPD mitra kerja komisi, selebihnya akan disampaikan kepada komisi-komisi di DPRD yang membidangi urusan yang terkait persoalan tersebut.

Diakhir kunjungan, Komisi I bersama camat dan para kepala desa meninjau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Rangsang Barat yang beberapa waktu lalu telah dilaksanakan Launching Layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Administrasi Kependudukan oleh Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH.

Dengan melihat kondisi UPT Disdukcapil Rangsang Barat saat ini, Komisi I mendukung pembenahan fasilitas UPT dalam upaya meningkatkan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Sehingga UPT Disdukcapil Rangsang Barat benar-benar layak menjadi UPT Disdukcapil percontohan nantinya.