Inforiau.ID, PEKANBARU – Kondisi keuangan daerah di Provinsi Riau menghadapi tekanan. Hingga September 2026, pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) regional Riau tercatat Rp18,90 triliun atau turun 15,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penurunan pendapatan tersebut terutama dipicu menyusutnya dana transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, realisasi belanja modal daerah juga mengalami penurunan cukup tajam hingga 37,02 persen.
Kondisi ini terungkap dalam konferensi pers APBN KiTA Regional Riau yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau, Senin (26/10/2026).
Kepala Kanwil DJPb Riau, Meirijal Nur, mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan APBD regional Riau hingga 30 September 2026 baru mencapai 57,12 persen dari total pagu anggaran.
Penurunan tersebut dipengaruhi kontraksi pendapatan transfer sebesar 23,77 persen serta lain-lain pendapatan daerah yang sah yang merosot 51,49 persen.
“Di tengah tekanan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif terjaga. Hingga akhir September, PAD regional Riau tercatat sebesar Rp6,03 triliun atau tumbuh tipis 0,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Meirijal.
Sementara itu, realisasi pendapatan transfer tercatat sebesar Rp11,89 triliun. Meski mengalami penurunan secara keseluruhan, komponen transfer antardaerah justru tumbuh 25,03 persen menjadi Rp955,31 miliar.
Namun, peningkatan tersebut belum mampu menutupi penurunan pendapatan transfer secara keseluruhan.
Tekanan terhadap APBD Riau juga terlihat dari sisi pengeluaran. Hingga akhir September 2026, realisasi belanja daerah mencapai Rp18,22 triliun atau 53,31 persen dari pagu anggaran.
Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 11,58 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja daerah masih didominasi belanja operasi dengan realisasi Rp15,26 triliun. Meski menjadi komponen terbesar, belanja operasi juga mengalami penurunan sebesar 5,92 persen.
Penurunan paling mencolok terjadi pada belanja modal yang hanya terealisasi Rp1,02 triliun atau anjlok 37,02 persen secara tahunan.
Sementara itu, belanja transfer tercatat Rp1,93 triliun atau turun 29,56 persen. Adapun belanja tidak terduga terealisasi Rp4,96 miliar, merosot hingga 74,51 persen.
“Kondisi tersebut membuat APBD regional Riau mencatatkan surplus Rp672,49 miliar, dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp641,71 miliar,” urainya.
Meski mencatatkan surplus, kondisi tersebut belum tentu mencerminkan peningkatan kinerja keuangan daerah.
Pasalnya, surplus juga dapat dipengaruhi rendahnya realisasi belanja dibandingkan pendapatan yang telah diterima.
Dengan penyerapan anggaran yang masih berada di kisaran separuh pagu, percepatan pelaksanaan program pembangunan menjadi perhatian penting agar anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Dengan pendapatan transfer yang mengalami penurunan dan realisasi belanja yang masih sekitar separuh dari pagu, pemerintah daerah perlu menjaga sumber pendapatan sendiri sekaligus mempercepat pelaksanaan program yang telah siap dijalankan,” ungkapnya.
Selain mempercepat realisasi belanja, pemerintah daerah juga perlu memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
Optimalisasi pendapatan daerah dinilai penting untuk menjaga kemampuan fiskal pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Di tengah tekanan pendapatan dan penurunan belanja modal, pemerintah daerah di Riau diharapkan mampu memprioritaskan penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Langkah tersebut diperlukan agar anggaran yang tersedia tidak hanya tercatat dalam laporan keuangan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
