Inforiau.ID, PEKANBARU – Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Riau mengalami penurunan sebesar 17,22 persen hingga September 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi di tengah meningkatnya belanja pemerintah pusat yang justru tumbuh 37,17 persen.
Penurunan tajam terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang anjlok 57,62 persen. Sementara itu, Dana Desa mengalami kontraksi lebih dalam, yakni mencapai 59,95 persen.
Kondisi tersebut diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau, Meirijal Nur, dalam konferensi pers APBN KiTA Regional Riau di Pekanbaru, Senin (26/10/2026).
Meirijal menjelaskan, realisasi TKD hingga September 2026 mencapai Rp14,85 triliun atau 80,81 persen dari total pagu anggaran. Meski penyalurannya telah melampaui 80 persen, nilainya masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Penurunan tersebut terutama berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terealisasi Rp2,40 triliun, turun 57,62 persen, serta Dana Desa sebesar Rp489,07 miliar yang mengalami kontraksi 59,95 persen,” kata Meirijal.
Di sisi lain, sejumlah komponen transfer masih mencatatkan pertumbuhan. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp8,35 triliun atau meningkat 4,66 persen, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tumbuh 19,56 persen menjadi Rp3,61 triliun.
Namun, realisasi DAK didominasi DAK Nonfisik sebesar Rp3,60 triliun. Sementara DAK Fisik baru tersalurkan Rp12,90 miliar atau turun 87,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Penurunan sejumlah komponen transfer menjadi perhatian karena TKD merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, belanja pemerintah pusat di Riau menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 37,17 persen. Hingga September 2026, realisasinya mencapai Rp7,06 triliun atau 72,48 persen dari pagu anggaran.
Pertumbuhan tersebut terutama didorong belanja modal yang melonjak 228,11 persen menjadi Rp924,99 miliar. Belanja pegawai juga meningkat 36,26 persen menjadi Rp4,08 triliun, sedangkan belanja barang tumbuh 10,90 persen menjadi Rp2,05 triliun.
Berbeda dengan komponen lainnya, belanja bantuan sosial justru turun 70,41 persen dengan realisasi sebesar Rp7,20 miliar.
Peningkatan belanja pemerintah pusat, terutama belanja modal, diharapkan mampu mendorong pembangunan infrastruktur, memperkuat pelayanan publik, serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Riau.
Menghadapi penurunan transfer tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai jadwal.
Selain itu, penyesuaian strategi pengelolaan keuangan daerah dinilai penting untuk mengantisipasi tekanan terhadap kapasitas fiskal, sehingga pelayanan publik dan program prioritas pembangunan tetap berjalan optimal.
